Undang - undang No. 18 Tahun 2003 -BAB II-

 BAB II

PENGANGKATAN, SUMPAH, STATUS, PENINDAKAN, DAN PEMBERHENTIAN ADVOKAT
Bagian Kesatu Pengangkatan
Pasal 2

  1. Yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat.
  2. Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.
  3. Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

  1. Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    1. warga negara Republik Indonesia;
    2. bertempat tinggal di Indonesia;
    3. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
    4. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
    5. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
    6. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
    7. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
    8. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    9. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
  2. Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

    3. Bagian Kedua
    Sumpah
    Pasal 4

    1. Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.
    2. Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lafalnya sebagai berikut :
      • Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji : -bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan
      • Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;
      • Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
      • Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
      • Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.
      • Salinan berita acara sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Panitera Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

    Bagian Ketiga
    Status
    Pasal 5

    1. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.
    2. Wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

    Bagian Keempat
    Penindakan
    Pasal 6

    Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

    1. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
    2. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
    3. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
    4. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat

      5. Pasal 7

      1. Jenis tindakan yang dikenakan terhadap Advokat dapat berupa:
        • Teguran lisan;
        • Teguran tertulis;
        • Temberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan;
        • Pemberhentian tetap dari profesinya.
        • Ketentuan tentang jenis dan tingkat perbuatan yang dapat dikenakan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
        • Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.

      Pasal 8

      1. Penindakan terhadap Advokat dengan jenis tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.
      2. Dalam hal penindakan berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c atau pemberhentian tetap dalam huruf d, Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan putusan penindakan tersebut kepada Mahkamah Agung.

      Bagian Kelima
      Pemberhentian
      Pasal 9

      1. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat.
      2. Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.

      Pasal 10

      1. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan: permohonan sendiri;
        dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
      2. Advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

        3. Pasal 11

        Dalam hal Advokat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Organisasi Advokat.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Apakah Advokat Kebal dari Tuntutan Pencemaran Nama Baik?

Gambar
 KLINIK HUKUM ONLINE OFFICE LAW Pertanyaan Beberapa saat yang lalu istri saya secara diam-diam direkam oleh seseorang. Kemudian video tersebut disebarkan oleh oknum pengacara di media sosial dan dibuat viral dengan berbagai narasi yang mengatakan bahwa istri saya maling. Bahkan parahnya, ia juga mengatai istri saya “wanita  booking -an” dan dilecehkan secara seksual oleh berbagai warganet. Sekedar info, istri saya tidak melakukan pelanggaran hukum apapun, tetapi ternyata ada aturan internal di grup komunitas yang diikuti pengacara itu yang ternyata tidak suka dengan tindakan istri saya, itulah yang dijadikan alasan mereka mem-viralkan istri saya. Berbagai pihak sudah mengingatkan pengacara tersebut, sayangnya dia malah menantang tanpa rasa bersalah sama sekali. Bahkan di grup komunitas, dia dengan berani menulis dengan kata-kata menantang saya. Sebagai suami, saya tidak terima istri saya dilecehkan, tetapi oknum pengacara ini merasa mengerti hukum sehingga membenarkan tindakan...
Baca selengkapnya